Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) dan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga bersama tim yang lain melakukan Pendampingan Lapangan kepada Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) Desa Karanganyar.

Pendampingan Lapangan yang dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Karanganyar, pada Rabu (3/10) tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purbalingga tanggal 26 September 2018 terkait persiapan Penilaian Badan Publik Desa tahun 2018 oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Pendampingan Lapangan ini adalah untuk mengecek kesiapan Pemerintah Desa (Pemdes) Karanganyar untuk mengikuti Pemeringkatan dan Penilaian Badan Publik Desa tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2018.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, Istrijati, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa salah satu amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan masyarakat berhak atas informasi tersebut. Atas dasar itulah Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 ini melakukan Penilaian dan pemeringkatan Badan Publik Desa.

Istrijati menambahkan bahwa peserta penilaian Keterbukaan Informasi Badan Publik Desa Tahun 2018 adalah Pemerintah Desa yang diusulkan dan diajukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada KIP Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengusulkan Desa Karanganyar dan Desa Dagan Kecamatan Bobotsari karena hasil pertimbangan tim kabupaten, dua desa ini yang dinilai siap dan memenuhi persyaratan.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Desa Karanganyar, Tofik menyatakan kesiapannya untuk mengikuti pemeringkatan dan penilaian Badan Publik Desa tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 ini.

“Salah satu komitmen kami, sebagai bentuk transparansi pemerintah desa adalah dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Sehingga pada tahun ini telah diterbitkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 4 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa Karanganyar.” kata Tofik.

Tofik juga mengatakan bahwa Pemerintah Desa sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Karanganyar untuk melaksanakan amanat Perdes Nomor 4 Tahun 2018 tersebut.

Tofik berharap dengan penilaian dan pemeringkatan Badan Publik Desa ini dapat meningkatkan wawasan PPID dan dapat mengukur kinerja yang sudah dilaksanakan. Mengingat PPID Desa Karanganyar merupakan lembaga baru.

Disamping mengusulkan Pemdes Karanganyar, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga mengusulkan Pemdes Dagan Kecamatan Bobotsari dalam penilaian Badan Publik Desa Tahun 2018 ini. (TCTA-2018)

%d blogger menyukai ini: