Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan pembangunan di pedesaan tidak hanya akan lebih merata tetapi juga lebih partisipatif, sesuai dengan potensi ekonomi, dan lebih berkeadilan. Dengan UU Desa ini, penyelenggaran pemerintahan Desa diharapkan dapat mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan asset, keuangan dan pendapatan Desa.
Namun implementasi yang diharapkan UU Desa masih menemui beberapa tantangan, diantaranya adalah kapasitas pemerintahan desa maupun masyarakat desa yang masih terbatas untuk memahami dan melaksanakan UU Desa tersebut.
Mulai tahun 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan program Rintisan Model Desa Berdikari atau dikenal sebagai “Desa Berdikari” yang merupakan upaya pencapaian kemandirian masyarakat perdesaan di Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Program/kegiatan difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi produktif didukung program/kegiatan dalam lingkup sosial budaya dan lingkungan. Penjaringan usulan kegiatan prioritas dilakukan secara bottom up, dengan melibatkan masyarakat untuk menemukenali potensi dan kebutuhan desa melalui rembug warga dengan pendampingan oleh fasilitator dan Kader Desa Berdikari (KDB).
Dipandu oleh tim fasilitator Sekretariat Kawasan Pangan Berkelanjutan Jawa Tengah, Sekolah Lapangan Desa Berdikari dilaksanakan di Balai Desa Karanganyar pada 11-13 Agustus 2017. Sebanyak 30 orang peserta yang merupakan warga Desa Karanganyar, terdiri dari Perangkat Desa, Anggota LKMD, Anggota BPD, KPMD dan unsur dari TP PKK Desa Karanganyar mengikuti kegiatan inimulai jam 08.00 sampai jam 16.00 WIB.
Adapun Materi yang diberikan adalah mulai pengertian Desa Berdikari, teori-teori, praktek serta diskusi untuk menemukenali potensi dan kebutuhan desa. Setelah menemukenali potensi dan kebutuhan desa, peserta juga diajarkan tentang proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Dengan memahami konsep-konsep tersebut diharapkan pemerintah maupun masyarakat desa mampu untuk melaksanakan proses perencanaan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Proses yang melibatkan masyarakat ini, mencakup dengar pendapat yang dilakukan secara terbuka dengan sejumlah besar masyarakat yang mempunyai kepedulian, dimana dengar pendapat ini disusun dalam suatu cara untuk mempercepat para individu, kelompok kepentingan dan para pejabat memberikan kontribusi mereka kepada pembuatan desain dan redesain kebijakan dengan tujuan mengumpulkan informasi sehingga pembuat kebijakan bisa membuat kebijakan lebih baik. Sebab dalam pelaksanaan pembangunan, perencanaan merupakan proses penting untuk mencapai hasil yang diinginkan.

%d blogger menyukai ini: